Pada zaman penjajahan Belanda, di Indonesia diberlakukan kebijakan kerja rodi. Lantas, apa itu kerja rodi dan bagiamana sistem pelaksanaannya? Ulasan selengkapnya dapat kamu simak berikut.
Sistem kerja rodi pada zaman penjajahan Belanda berlaku pada saat kepemimpinan Daendels. Tepatnya, pada saat Belanda di bawah kuasa Kerajaan Prancis.
Kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah kolonial tersebut bertujuan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, jalur kereta, gedung, dan lain-lain. Kemajuan memang tercipta dengan adanya kebijakan itu, terutama di bidang ekonomi.
Sayangnya, Pemerintah Kolonial tidak memperhatikan nasib para pekerja yang membuat kehidupan mereka menjadi sangat sengsara. Kira-kira apa saja penderitaan yang harus dilewati oleh rakyat dan apa saja hasil dari diberlakukannya sistem kerja rodi tersebut? Ulasan lengkapnya dapat disimak berikut.
Latar Belakang Kerja Rodi
Sumber: Wikimedia Commons
Sistem kerja rodi diberlakukan di Indonesia ketika pemerintah kolonial Belanda dipimpin oleh Gubernur Jendral Herman Willem Daendels. Ia dulu berkuasa sekitar tahun 1809-an.
Lantas apa itu kerja rodi? Pengertian dari kerja rodi adalah sebuah kerja paksa yang diberlakukan oleh Pemerintah Kolonial Perancis untuk membangun infrastruktur untuk kepentingan pemerintah kolonial.
Kamu mungkin bertanya-tanya, sebenarnya kebijakan itu dilakukan oleh Belanda atau Prancis, sih? Kata kuncinya adalah terjadinya Revolusi Prancis pada akhir abad ke-18.
Kerajaan Prancis pada waktu itu melakukan revolusi dan menaklukkan kerajaan-kerajaan lain yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte. Nah, salah satu kerajaan yang berhasil ditaklukkan adalah Belanda. Dengan demikian, daerah-daerah yang menjadi koloni Belanda otomatis berada di bawah kendali Prancis, termasuk Indonesia.
Napoleon Bonaparte mengangkat adiknya yang bernama Louis Napoleon untuk menjadi pemimpin Belanda pada tahun 1806. Setahun kemudian, sang pemimpin kemudian menunjuk Herman Willem Daendels untuk menjadi Gubernur Hindia Belanda.
Daendels ditunjuk karena dirinya merupakan seorang prajurit Belanda yang sangat terampil. Tidak hanya menguasai siasat berperang, ia juga sangat pandai mengatur urusan administrasi. Dan yang lebih penting, dirinya adalah loyalis Prancis.
Baca juga: Informasi Lengkap tentang Ken Arok, Sang Pendiri Kerajaan Singasari yang Punya Masa Lalu Kelam
Kebijakan yang Diberlakukan Daendels
Menurut catatan sejarah, penunjukkan Daendels berkaitan erat dengan mempertahankan Hindia Belanda supaya tidak jatuh ke tangan Inggris. Pada waktu itu, Prancis memang terlibat persaingan yang sengit dengan Inggris dalam hal perebutan wilayah kekuasaan.
Selain itu, Gubernur Hindia Belanda tersebut ditugaskan untuk membereskan kekacauan dari kepemimpinan yang sebelumnya. Adapun kebijakan-kebijakan yang diterapkan adalah sebagai berikut:
1. Kebijakan di Bidang Ekonomi
Kebijakan pertama yang diterapkan oleh Daendels dalam bidang ekonomi adalah menjual tanah kepada pihak swasta. Pemerintah Hindia Belanda bisa dengan mudah menjualnya karena semua daerah jajahan dianggap milik mereka.
Selain itu, pribumi diharuskan untuk menanam tanaman yang dapat diekspor ke luar negeri. Tak hanya hasil penen yang harus diserahkan ke pemerintah, rakyat pun wajib untuk membayar pajak.
Selanjutnya, Daendels juga memiliki kewenangan untuk memaksa para pemimpin kerajaan menyetujui perjanjian yang dibuatnya. Isi perjanjian kebanyakan adalah untuk menggabungkan daerah kerajaan untuk tunduk di bawah pemerintahan.
2. Kebijakan di Bidang Politik dan Pemerintahan
Beralih ke bidang politik dan pemerintahan, sang Gubernur jenderal melakukan reorganisasi besar-besaran di masa kepemimpinannya. Utamanya di Pulau Jawa yang kemudian menerapkan sistem sentralisasi.
Sistem tersebut memiliki pengaruh yang besar untuk membatasi kepemimpinan para raja yang berkuasa di Jawa. Hal tersebut juga berkaitan dengan pimpinan Belanda yang kedudukannya disejajarkan dengan para bangsawan.
Tak berhenti di situ saja, ia lalu membagi wilayah Pulau Jawa menjadi 23 karesidenan. Bupati bukan lagi menjadi pemimpin wilayah, tetapi pegawai pemerintahan Hindia-Belanda.
Baca juga: Prasasti-Prasasti Peninggalan yang Menjadi Bukti Eksistensi Kerajaan Mataram Kuno
3. Kebijakan di Bidang Hukum
Di bidang hukum, Herman Willem Daendels membentuk tiga sistem pengadilan sesuai dengan dari mana asal sang pelaku atau ras. Maksudnya adalah pengadilan bagi orang Eropa, pribumi, atau orang asing dari daerah timur akan berbeda.
Kebijakan yang lainnya adalah ia bisa dengan mudah mencopot jabatan para pegawai yang korupsi. Sayangnya, nanti ia sendiri malah melakukan tindak korupsi.
4. Kebijakan di Bidang Pertahanan
Lalu kebijakan yang terakhir adalah membangun banyak sekali benteng-benteng pertahanan. Sang Gubernur Jendral memperkerjakan pribumi untuk melakukan itu semua.
Tak hanya benteng, tetapi juga gedung pemerintahan, jalan raya, rel kereta api, dan lain-lain. Pembangunan infrastruktur itu tak hanya untuk pertahanan saja, tetapi juga mendukung kegiatan ekonomi sehingga berjalan lebih cepat. Nah, pembangunan inilah yang kemudian memunculkan sistem kerja rodi.
Baca juga: Ulasan Lengkap Mengenai Silsilah Raja-Raja Penguasa Kerajaan Banten
Contoh Pelaksanaan Sistem Kerja Paksa
Salah satu produk “terkenal” dari sistem kerja rodi adalah pembangunan jalan raya dari Anyer hingga Panarukan. Secara spesifik, dulu namanya adalah Jalan Raya Pos.
Pada awalnya, pembangunan jalan yang memiliki panjang lebih dari 1.000 km tersebut akan digunakan untuk persiapan perang menghadapi Inggris. Jalan ini membentang dari Pulau Jawa bagian barat sampai ke timur dan mulai dibangun pada tahun 1809.
Sayang sekali, tujuan awal pembangunannya tidak tercapai karena jalanan tersebut tidak dapat menahan pendaratan pasukan Inggris. Untungnya, keberadaan jalan tersebut membuat perekonomian di Pulau Jawa semakin meningkat tajam.
Bagaimana tidak? Perjalanan dari Batavia ke Surabaya saja hanya memakan waktu lima hari. Durasi tersebut relatif lebih cepat jika dibandingkan sebelum pembangunan.
Barang-barang hasil pertanian, perkebunan, atau hasil produksi lain menjadi lebih cepat didistribusikan. Nah, semakin cepat barang sampai, maka perputaran roda perekonomian akan semakin cepat pula.
Selanjutnya, adanya jalan tersebut menciptakan kawasan-kawasan ekonomi. Banyak sekali toko maupun pasar yang kemudian muncul di sepanjang jalan tersebut.
Peristiwa ini kemudian menggeser kepopuleran transportasi air. Orang-orang kemudian beralih menggunakan jalur darat karena lebih cepat dan aman.
Selain membangun Jalan Raya Pos, Daendels juga membangun infrastruktur penting yang lain. Contohnya adalah Gedung Batavia, Pelabuhan Surabaya, Benteng Louis, rumah sakit tentara, dan pabrik senjata.
Baca juga: Mengulik tentang Kehidupan Pendiri Kerajaan Mataram Islam, Panembahan Senapati
Dibalik Kemegahan Jalan Raya Pos
Sumber: Twitter – potretlawas
Pembangunan Jalan Raya Pos sebagai produk sistem kerja rodi memang memiliki banyak dampak positif. Akan tetapi, kemegahan tersebut rupanya dibangun di atas penderitaan para pekerjanya.
Menurut catatan beberapa sumber, Daendels memperkerjakan pribumi, terutama rakyat Jawa untuk membangun jalan tersebut secara paksa. Mereka tidak mendapatkan upah selama bekerja. Konon, hal tersebut karena Belanda sedang menghadapi krisis ekonomi.
Bahkan, para pekerja juga kurang mendapatkan makanan yang layak. Akibatnya, banyak dari mereka yang meninggal dunia. Kurang lebih sebanyak 12.000 orang tewas dalam pembangunan proyek tersebut.
Namun menurut Djoko Marihandono, sejarawan Universitas Indonesia, mengatakan bahwa hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Ia mengungkapkan bahwa sebenarnya para pekerja diberi upah yang sesuai dengan kesulitan medan lahan yang akan dibangun. Jika medannya susah, maka upahnya lebih tinggi.
Menurut pembagian alurnya, pemerintah Belanda memberikan uang untuk upah pekerja kepada pejabat residen. Setelah itu, diserahkan kepada bupati untuk diberikan kepada mandor dan juga pekerja.
Nah, ditingkat bupati inilah yang dianggap rawan korupsi karena tidak ditemukan bukti pemberian gaji kepada para pekerja. Uang tersebut bisa jadi tidak sampai ke pekerja. Karena tidak mendapatkan upah inilah kemudian muncul istilah kerja paksa.
Baca juga: Masa Kejayaan dan Faktor yang Menjadi Penyebab Runtuhnya Kerajaan Islam Ternate
Sudah Puas Menyimak Ulasan tentang Sistem Kerja Rodi di Atas?
Demikianlah ulasan tentang sistem kerja rodi atau kerja paksa yang berlaku pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Bagaimana? Semoga saja kamu bisa menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaanmu lewat artikel di atas.
Kalau misalnya ingin menyimak informasi serupa mengenai penjajahan Portugis, Spanyol, atau Jepang di Indonesia, kamu bisa langsung cek di artikel-artikel PosKata yang lain. Banyak sekali artikel menarik yang sayang untuk dilewatkan.
Selain mengenai penjajahan, kamu juga dapat menemukan artikel mengenai kerajaan-kerajaan yang pernah ada di Indonesia, lho. Jadi tunggu apalagi? Baca terus, ya!
TIM DALAM ARTIKEL INI
Errisha Resty
Elsa Dewinta