Sejarah Pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)

Latar Belakang Pembentukan PPKI

Sidang BPUPKI
Sumber: Wikimedia Commons

Kedudukan Jepang mulai melemah saat melawan Sekutu pada Perang Pasifik tahun 1944. Untuk itu, mereka membutuhkan lebih banyak pasukan lagi untuk bertahan. Darimana pasukan tambahan itu akan didapatkan? Ya, tentu saja dari rakyat jajahan.

Maka dari itu untuk merebut kembali dukungan rakyat, pemerintah Jepang lalu memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Tak hanya untuk mendapatkan simpati, janji itu juga bisa memperkuat kedudukan politik Jepang di Asia Timur.

Dengan menggandeng beberapa tokoh pergerakan Indonesia, bangsa asing itu membentuk BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945. Pada saat itu, para tokoh tidak memiliki cara lain selain menerima “kerjasama” tersebut.

Tak hanya mendirikan BPUPKI, mereka juga melakukan propaganda dengan memperbolehkan pengibaran Bendera Merah Putih di samping bendera Hinomaru milik Jepang. Hal itu dilakukan supaya mereka terlihat benar-benar mendukung kemerdekaan Indonesia.

Selama eksistensinya, BPUPKI menggelar dua kali sidang untuk menyusun dasar negara dan undang-undang dasar. Anggota BPUPKI akhirnya mencapai kesepakatan bersama mengenai kedua hal tersebut sekitar bulan bulan Juli tahun 1945.

Selanjutnya, pemerintah Jepang membubarkan BPUPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. Alasannya adalah karena lembaga tersebut dinilai telah berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik.

Tak lama setelah itu, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Pemerintah Jepang menunjuk Ir. Soekarno sebagai ketua dan Mohammad Hatta sebagai wakilnya.

Baca juga: Kronologi Sejarah Perang Padri: Perang Saudara yang Berubah Menjadi Peperangan Melawan Penjajahan Belanda

Kronologi Peresmian Pembentukan PPKI

Selanjutnya, pemerintah Jepang mengundang Soekarno dan Hatta untuk terbang ke Dalat, Vietnam. Selain kedua tokoh itu, dr. Radjiman Wedyodiningrat juga turut serta. Ketiganya merupakan anggota awal dari PPKI.

Perjalanan ke Dalat dapat dikatakan begitu menegangkan. Situasi politik pada saat itu tidak terlalu bagus. Terlebih lagi, Jepang mendapatkan serangan bom dari Sekutu.

Akhirnya, ketiga tokoh tersebut selamat sampai ke Dalat pada tanggal 11 Agustus 1945. Sebelumnya, mereka harus transit terlebih dahulu di Singapura untuk melihat situasi.

Pada tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno-Hatta beserta dr. Radjiman kemudian bertemu dengan Marsekal Terauchi. Laki-laki tersebut adalah pemimpin militer tertinggi Jepang di kawasan Asia Tenggara.

Dalam pertemuan itu, Terauchi mengatakan kalau posisi Jepang memang sudah sangat lemah. Dengan demikian, Indonesia boleh memproklamasikan kemerdekaan kapan pun.

Selanjutnya, ia menambahkan kalau bisa kemerdekan terjadi di atas tanggal 24 Agustus 1945 supaya bisa lebih dipersiapkan dengan baik. Ketiga tokoh Indonesia yang hadir pun setuju dengan usulan tersebut.

Dalam pertemuan itu pula, Jenderal Terauchi juga meresmikan PPKI. Inilah sejarah awal pembentukan PPKI

Baca juga: Ulasan Tentang Sejarah Romusha: Kerja Paksa Rakyat Indonesia pada Zaman Penjajahan Jepang

Anggota-Anggota PPKI

Soekarno, Hatta, Achmad Soebardjo
Sumber: Sumber Belajar Kemdikbud

Semula, anggota PPKI berjumlah 21 orang. Masing-masing anggota dipilih dari beberapa wilayah sebagai perwakilan. Sebanyak 12 orang dari Jawa, 2 dari Sumatera, dan 2 dari Sulawesi.

Selanjutnya, dari Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, dan perwakilan Tionghoa masing-masing satu orang. Dalam keanggotaan ini, sama sekali tidak ada perwakilan dari Jepang.

Susunan kepanitiannya adalah sebagai berikut:

1. Ketua: Ir. Soekarno
2. Wakil Ketua: Drs. Mohammad Hatta
3. Anggota:
   • dr. Radjiman Wedyodiningrat
   • Mr. Soepomo
   • Soetardjo Kartohadikoesoemo
   • Abdoel Wachid Hasjim
   • R.P. Soeroso
   • Otto Iskandar Dinata
   • Ki Bagus Hadikusumo
   • Pangeran Soerjohamidjojo
   • Pangeran Poeroebojo
   • Abdoel Kadir
   • Mr Abdul Abbas
   • Teuku Mohammad Hasan
   • Dr. Mohammad Amir
   • Andi Pangerang
   • A.A. Hamidhan
   • GSSJ Ratulangi
   • Mr. Johannes Latuharharu
   • I Goesti Ketoet Poedja
   • Yap Tjwan Bing

Setelah pembentukan resmi, keanggotaan PPKI bertambah enam orang. Tentu saja, tanpa sepengetahuan Jepang.

Anggota yang dimaksud adalah Achmad Soebardjo, Ki Hadjar Dewantara, dan Kasman Singodimedjo. Selain itu, ada Sajoeti Melik, Iwa Koesoemasoemantri, dan R.A.A. Wiranatakoesoema.

Salah satu tugas utama yang juga menjadi tujuan pembentukan PPKI, yaitu melanjutkan tugas BPUPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan. Tugas yang lainnya secara lebih rinci akan dibahas dalam sidang-sidang PPKI.

Pada masa ini, rakyat sudah sangat tidak sabar untuk mendapatkan kemerdekaan. Maka dari itu, PPKI menanggung beban yang berat untuk mewujudkan cita-cita bersama itu.

Baca juga: Informasi tentang Sin Po: Surat Kabar yang Tak Takut Memberitakan Perjuangan Indonesia

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Pengibaran Bendera
Sumber: Wikimedia Commons

Tak lama setelah pembentukan resmi PPKI, Soekarno-Hatta dan dr. Radjiman tiba di Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1945. Kepulangan mereka tersebut bertepatan dengan berita Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu.

Golongan muda yang mendengar hal itu meminta agar golongan tua segera melaksanakan proklamasi. Akan tetapi, Soekarno selaku salah satu dari golongan tua tidak bisa langsung memenuhi permintaan itu.

Ia tidak mau gegabah dalam memutuskan sesuatu yang bisa berakibat fatal. Selanjutnya, ia mengatakan kalau keputusan akan diambil setelah mengadakan rapat PPKI pada tanggal 16 Agustus 1945.

Jawaban tersebut membuat golongan muda tidak puas. Keesokan harinya, mereka sekali lagi membujuk golongan tua, tapi tetap tidak membuahkan hasil.

Hingga akhirnya, golongan muda “menculik” Soekarno-Hatta dan keluarganya ke Rengasdengklok. Tujuannya adalah supaya mereka tidak dapat dipengaruhi oleh Jepang.

Selanjutnya, golongan tua dan muda pun berunding dan meraih kesepakatan kalau proklamasi kemerdekaan Indonesia akan terlaksana pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta. Dengan hasil tersebut, Soekarno-Hatta dapat kembali ke Jakarta dan mulai menyusun teks proklamasi di kediaman Laksamana Maeda.

Ir. Soekarno membacakan teks proklamasi pada pukul 10.00 di kediamannya, yaitu Jalan Pegangsaan Timur No 56. Usai pembacaan, bendera Merah Putih dikibarkan dengan diiringi lagu Indonesia Raya.

Baca juga: HEIHO: Organisasi Pembantu Tentara Jepang yang Turut Diterjunkan ke Perang Asia Pasifik

Sidang-Sidang PPKI

Gedung Volksraad
Sumber: Wikimedia Commons

Sehari setelah pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia, PPKI menggelar sidang untuk yang pertama kalinya. Lokasi sidang tersebut berada di bekas Gedung Volksraad di Pejambon, Jakarta.

A. Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945

Pada sidang yang pertama ini, ada beberapa agenda yang dibahas. Salah satunya adalah mengenai pengesahan rancangan undang-undang dasar negara.  Yang dilakukan adalah merevisi beberapa kalimat dalam pembukaan yang tertulis dalam Piagam Jakarta supaya lebih universal dalam mewakili rakyat Indonesia.

Setelah disetujui, rancangan undang-undang tersebut kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Dasar 1945. Mengenai dasar negara juga ikut disahkan karena masuk kedalam pembukaan UUD.

Adapun perubahan-perubahan dalam pembukaan UUD yang telah disepakati bersama sebagai hasil sidang PPKI adalah sebagai berikut:

1. Mengganti kata Mukaddimah yang berasal dari kata muqqadimah dalam bahasa Arab. Perubahannya menjadi Pembukaan.

2. Mengubah anak kalimat Piagam Jakarta yang menjadi pembukaan UUD 1945 menjadi Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

3. Mengganti kalimat pada pasal 6 ayat 1 yang berbunyi, “Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam”. Perubahannya adalah dengan meniadakan dan beragama islam.

4. Lalu yang terakhir, mengubah pasal 29 ayat 1 yang berbunyi, “Negara berdasarkan atas Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Pasal tersebut berubah menjadi “Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Hasil dari sidang PPKI di hari pertama ini adalah menetapkan Ir. Soekarno sebagai presiden. Sementara itu, wakilnya adalah Mohammad Hatta. Untuk menjalankan tugasnya, anggota PPKI yang lain mengusulkan pembentukan Komite Nasional sebelum ada MPR dan DPR.

Sebelum sidang berakhir, Presiden Soekarno membentuk sebuah panitia kecil yang beranggotakan sembilan orang. Mereka adalah adalah Otto Iskandar Dinata, Achmad Soebardjo, Sam Ratulangi, Sajuti, Iwa Kusumasumantri, Wiranatakusuma, Pudja, dan Amir Ramidhan.

Baca juga: Informasi tentang Fujinkai: Organisasi Perempuan yang Dibentuk pada Masa Penjajahan Jepang

B. Sidang PPKI Tanggal 19 Agustus 1945

Agenda sidang PPKI keesokan harinya adalah membahas hasil kerja yang dilakukan oleh panitia kecil. Menurut catatan sumber sejarah, panitia kecil yang dibentuk kemarin tetap bekerja seusai rapat.

1. Membentuk Kementerian atau Departemen

Salah satu hasil sidang PPKI tersebut adalah membentuk 12 departemen dan menunjuk empat menteri negara. Adapun rinciannya adalah:

• Departemen-Departemen
  • Luar Negeri: Achmad Soebardjo
  • Dalam Negeri: Wiranata Kusumah
  • Pengajaran: Ki Hajar Dewantara
  • Kehakiman: Dr. Soepomo
  • Keuangan: A.A. Maramis
  • Kemakmuran: Ir. Surachman Tjokrodisuryo
  • Penerangan: Amir Syarifudin
  • Sosial: Iwa Kusumasumantri
  • Kesehatan: Boentaran Martoadmodjo
  • Perhubungan: Abikusno Tjokrosujoso
  • Pekerjaan Umum: Abikusno Tjokrosujoso
  • Pertahanan: Supriyadi — karena keberadaan tidak diketahui, kemudian digantikan oleh Soeljadikoesoemo
• Menteri Negara
  • R.M Sartono
  • Wachid Hasyim
  • Otto Iskandardinata
  • M. Amir

Baca juga: Informasi tentang Prasasti Bersejarah Peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang Perlu Kamu Ketahui

2. Pembentukan Provinsi

Hasil sidang lainnya yang tidak kalah penting adalah membentuk delapan provinsi beserta menunjuk pemimpinnya. Pembagiannya adalah sebagai berikut:

• Jawa Barat: Sutarjo Kartohadikusumo
• Wilayah Jawa Tengah: Raden Panji Suroso
• Jawa Timur: R.A. Suryo
• Sumatera: Mr. Teuku Mohammad Hassan
• Kalimantan (Borneo): Pangeran Mohammad Noor
• Nusa Tenggara (Sunda Kecil): I Gusti Ketut Puja
• Sulawesi: Sam Ratulangi
• Maluku: Mr. J. Latuharhary

3. Hasil Lainnya

Selain dua keputusan besar di atas, PPKI juga menyetujui mengenai pembubaran pasukan-pasukan bentukan pada zaman penjajahan Jepang. Contohnya adalah Heiho dan Peta yang ada di wilayah Jawa dan Bali. Tak hanya itu saja, Laskar Rakyat yang eksis di Sumatera juga ikut dibubarkan.

Selanjutnya, Presiden Soekarno menyetujui usulan mengenai pembentukan Tentara Kebangsaan Indonesia. Ia lalu meminta kepada Otto Iskandardinata beserta beberapa anggota lain untuk membahas mengenai tentara dan kepolisian.

Dalam rapat tersebut juga membahas sedikit mengenai pembentukan Komite Nasional. Para anggota sepakat bahwa anggota komite tersebut kurang lebih berjumlah 60 orang.

Baca juga: Latar Belakang Terjadinya Perang Tondano: Sejarah Perlawanan Rakyat Minahasa Melawan Belanda

C. Sidang PPKI Tanggal 22 Agustus 1945

Gedung Kesenian Jakarta, Tempat Pelantikan Komisi Nasional Indonesia Pusat (KNIP)
Sumber: Wikimedia Commons

Pada tanggal 22 Agustus 1945, anggota PPKI kembali menggelar sidang penting. Ada keputusan penting yang dihasilkan dari rapat tersebut. Ulasan singkanya adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan Komite Nasional Indonesia

Seperti yang mungkin telah kamu baca sebelumnya, mengenai pembentukan komite nasional memang sudah dibicarakan oleh dalam sidang PPKI sebelumnya. Akan tetapi, pada pertemuan ini secara resmi membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Tugasnya adalah untuk membantu tugas presiden.

Yang menjadi anggota KNIP adalah tokoh-tokoh masyarakat yang berasal dari berbagai daerah. Beberapa di antaranya merupakan tokoh yang bergabung dalam PPKI.

Jumlah anggotanya adalah 137 orang. Ketua KNIP  adalah Mr Kasman Singodimejo. Sementara itu, wakilnya adalah J. Latuharharu, Sutardjo Kertohadikusumo, dan Adam Malik. Pelantikannya sendiri baru berlangsung pada tanggal 29 Agustus 1945.

Untuk menjalankan tugasnya sehari-hari, KNIP memiliki Badan Pekerja karena pada waktu itu keadaan masih bisa dikatakan belum stabil. Anggotanya hanya dipilih dari anggota KNIP saja. Contohnya ada Sutan Syahrir, Soepeno, Soegondo Djojopoespito, dan lain-lain.

KNIP merupakan cikal bakal dari badan legislatif di Indonesia. Lembaga ini aktif dari tanggal 29 Agustus 1945 sampai 15 Februari 1950.

Baca juga: Informasi Lengkap tentang Ken Arok, Sang Pendiri Kerajaan Singasari yang Punya Masa Lalu Kelam

2. Pembentukan Partai Nasional Indonesia

Sebenarnya, partai ini sudah dibentuk jauh sebelum Indonesia merdeka. Tepatnya, pada tanggal 4 Juli 1927 di Bandung untuk mengekspresikan rasa nasionalisme.

Sebelum menjadi partai, namanya adalah Persatuan Nasional Indonesia. Organisasi tersebut baru berubah menjadi partai pada bulan Mei 1928.

Dalam waktu yang cukup singkat, tercatat anggotanya sudah mencapai 10.000 pada bulan Desember 1929. Hal ini membuat Belanda merasa terancam dan memenjarakan pemimpin-pemimpinnya, termasuk Soekarno.

PNI sempat dibubarkan pada tanggal 25 April 1931. Lalu beberapa tahun kemudian pada saat sidang PPKI, Soekarno mengusulkan pembentukan sebuah partai negara.

Salah satu tujuannya adalah sebagai media untuk rakyat untuk mendukung pemerintah. Partai tersebut kemudian diberi nama Partai Nasional Indonesia.

3. Pembentukan Badan Keamanan Rakyat

Hasil sidang PPKI lainnya pada tanggal 22 Agustus 1945 adalah pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Hal ini berbeda dari keputusan rapat sebelumnya yang mengatakan akan membentuk tentara kebangsaan.

Salah satu pertimbangan penggantian keputusan tersebut adalah untuk menghindari bentok antara tentara yang akan dibentuk dengan mantan-mantan anggota-anggota organisasi Jepang yang telah dibubarkan. Mengingat pada waktu itu keadaan Indonesia masih belum stabil.

Berita mengenai pembentukan BKR disampaikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 23 Agustus 1945. Sementara itu, nantinya yang menjadi anggota adalah para pemuda yang sebelumnya pernah mendapatkan pendidikan militer. Contohnya adalah anggota PETA (Pembela Tanah Air), KNIL, Heiho, dan masih banyak lagi.

BKR ini merupakan cikal bakal TNI. Maka dari itu, dulu ada yang namanya BKR darat, BKR laut, dan BKR udara. Pada tanggal 5 Oktober, organisasi tersebut bergani nama menjadi Tentara Kemanan Rakyat (TKR) lewat maklumat pemerintah. Selanjutnya, kemudian baru berganti nama menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Baca juga: Kronologi Sejarah Perang Diponegoro: Perlawanan Rakyat terhadap Belanda Terbesar di Pulau Jawa

Sudah Puas Menyimak Ulasan tentang Sejarah PPKI Ini?

Nah, itulah tadi ulasan lengkap mengenai sejarah pembentukan PPKI beserta sidang-sidang yang dijalankan lembaga tersebut. Bagaimana? Semoga saja setelah membaca ulasan di atas, dapat menambah wawasanmu, ya!

Pada waktu itu, Indonesia memang sudah merdeka. Namun, membentuk sebuah negara bukanlah hal yang mudah mengingat pemerintah harus mengakomodasi kepentingan banyak orang. Maka dari itu, mengadakan sidang dan rapat-rapat merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kepentingan bersama.

Oh iya, di PosKata ini kamu tidak hanya bisa menyimak sejarah mengenai zaman penjajahan atau masa kemerdekaan saja. Untuk kamu yang mungkin tertarik ingin menyimak sejarah kerajaan-kerajaan yang pernah ada di Indonesia, juga bisa lho. Contohnya saja ada Kerajaan Mataram Kuno, Majapahit, Gowa-Tallo, dan lain-lain. Pokoknya baca terus, yuk!